WARNANTT -- KUPANG, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bantah menaikkan tarif masuk Pulau Komodo demi mendulang untung. Tarif masuk Pulau Komodo hingga Rp3,75 juta disebut untuk menjaga kelestarian dan kawasan konservasi.
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Zeth Sony Libing mengatakan menegaskan Pemprov NTT memiliki konsep untuk mengatur keseimbangan antara kunjungan wisatawan dengan ekosistem di sana.
Sony juga membantah isu pemerintah setempat berencana membangun sarana dan prasarana fisik dalam kawasan konservasi Taman Nasional Komodo.
"Tidak benar jika kami (pemerintah) mau membangun bisnis besar (di Pulau Komodo) dengan membangun resort, hotel dan segala macam dan akhirnya merusak lingkungan di (Pulau) Komodo dan Padar. Kami tidak punya rencana itu," kata Sony di Kupang, Senin (18/7).
"Saya atas nama pemerintah provinsi (NTT) menyatakan kami tidak punya rencana untuk membangun bisnis-bisnis yang diduga kepada kami."
Ia menegaskan penetapan kenaikan tarif masuk ke Pulau Komodo semata-mata hanya untuk menjaga habitat komodo.
"Sehingga hewan tersebut habitatnya tetap terjaga dengan baik," ucap Sony .
"Visi besar pemerintah untuk kelestarian komodo dan ekosistemnya untuk itu pemerintah menjaganya."
Sony menyebutkan Pemprov NTT menghargai aksi protes warga yang berlangsung Senin (18/7). Ia mengatakan protes merupakan hak warga untuk bersuara.
Sekitar 75 persen dari tarif Rp3,75 juta yang dipungut dari setiap pengunjung, kata Sony, akan digunakan untuk konservasi.
Selain konservasi, itu juga akan digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, pengolahan sampah, dan menjaga keamanan sehingga bisa terhindar dari perburuan liar komodo serta membangun infrastruktur untuk kenyamanan pengunjung.
Sebelumnya, ratusan warga dan pelaku usaha pariwisata di Labuan Bajo menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan tarif masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar.
Dalam aksi tersebut. para pelaku usaha menyebutkan menaikkan tarif masuk sama seperti membunuh masyarakat Manggarai Barat, khususnya Labuan Bajo yang selama ini hidupnya bergantung dari sektor pariwisata.
Mereka meyakini kenaikan tarif masuk bakal menurunkan jumlah kunjungan wisatawan.
(berbagai sumber/tim.warnantt/qf)