WARNANTT -- LABUAN BAJO, Massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat memprotes kenaikan harga tiket ke beberapa titik wisata dalam wilayah Taman Nasional Komodo (TNK), Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ratusan massa yang merupakan pelaku usaha pariwisata dan warga lokal Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan pulau Selayar Kecil menggelar aksi demo menolak kenaikan harga tiket masuk karena berdampak pada kehidupan mereka.
"Kami mengajak pemerintah untuk mencermati kembali beberapa poin penting seputar rencana itu," kata Ketua Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat Rafael Todowela di hadapan Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi di Kantor Bupati Manggarai Barat, Senin (18/7) seperti dikutip dari Antara.
Sejumlah warga dalam asosiasi pelaku pariwisata itu menyampaikan aspirasi mereka lewat aksi demo di depan Kantor Bupati Manggarai Barat.
Menurut mereka kebijakan menaikkan tarif masuk sebesar Rp3,75 juta per orang untuk periode satu tahun yang berlaku mulai 1 Agustus 2022 sangat merugikan masyarakat Manggarai Barat dan NTT yang selama ini hidup dari sektor pariwisata.
Massa forum masyarakat pariwisata itu menilai peningkatan harga tiket yang sangat mahal berpotensi menurunkan jumlah wisatawan yang datang ke Flores.
Selain itu rencana pembangunan TNK yang eksklusif pun menjadi salah satu keberatan yang disampaikan di hadapan Bupati Manggarai Barat.
Mereka melihat dengan pembangunan resor eksklusif di dalam kawasan konservasi, pengunjung yang terbatas, dan eksklusif akan dicaplok perusahaan-perusahaan yang sudah diberi izin beroperasi di dalam kawasan TNK.
Wakil Ketua DPC Gabungan Pengusaha Wisata Bahari (Gahawisri) Manggarai Barat, Budi Widjaya mengatakan kenaikan harga tiket tersebut sangat merugikan berbagai pihak di Labuan bajo.
"Yang paling dirugikan semuanya, rakyat yang paling dirugikan, bukan hanya segelintir yang dirugikan dari kenaikan tarif (masuk Pulau Komodo dan Pulau Rinca) tersebut," kata Budi yang ikut dalam aksi protes tersebut.
Dia menjelaskan, jika tamu (wisatawan) itu datang maka seluruh komponen akan berdampak positif. Tapi jika kenaikan tersebut tetap diterapkan maka sudah pasti tidak ada lagi wisatawan yang akan datang. Dan itu sangat berpengaruh terhadap pendapatan dari seluruh pelaku pariwisata, pelaku usaha dan terlebih adalah masyarakat Manggarai Barat.
"Ini namanya pemerintah membunuh kami secara perlahan, kalo mau bunuh, sekalian saja jangan dengan cara begini," ujar Budi dalam demo tolak kenaikan tiket masuk komodo itu.
Dia menyebutkan rencana kenaikan tarif yang akan berlaku per 1 Agustus telah berdampak terhadap kunjungan. Tamu atau wisatawan yang telah melakukan resevasi sebelumnya telah membatalkan kunjungan, dan ini sangat merugikan.
Tamu Membatalkan Kunjungan
Budi menyebut rencana kenaikan tarif yang akan berlaku per 1 Agustus telah berdampak terhadap kunjungan. Tamu atau wisatawan yang telah melakukan resevasi sebelumnya telah membatalkan kunjungan, dan ini sangat merugikan.
Hal senada disampaikan Ketua Asosiasi Kapal Wisata (Askawi) Labuan Bajo, Ahyar. Dia mengatakan sektor pariwisata di Labuan Bajo yang baru saja bangkit setelah Pandemi Covid-19 dengan penetapan kenaikan tarif masuk ke Pulau Komodo dan Pulau Rinca yang telah ditetapkan Pemerintah akan kembali lesu.
Dia menjelaskan, kenaikan tarif masuk bagi wisatawan atau pengunjung telah menimbulkan keresahan seluruh pelaku usaha pariwisata.
"Dengan angka (tarif masuk yang tinggi) tersebut maka diyakini operator-operator lokal (pelaku usaha) dalam 30 hari akan bubar," kata Ahyar.
Dia mengatakan massa akan juga berunjuk rasa saat kunjungan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) jika belum mendapat jawaban dari pemerintah tentang tarif masuk kawasan TN Komodo.
Salah satu warga Pulau Komodo, Saleh, yang ikut dalam aksi mempertanyakan dasar kenaikan tarif masuk yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp3,75 juta dan akan mulai berlaku 1 Agustus mendatang.
Tarif tersebut dianggap sangat tinggi oleh Saleh dkk, sehingga bisa memicu terjadinya penurunan angka kunjungan wisatawan yang hendak ke Pulau Komodo.
"Ini akan mematikan kita warga Komodo yang biasa menjajakan hasil kerajinan tangan bagi wisatawan di (Pulau) Komodo," kata Saleh.
Dia mengakui jumlah warga Pulau Komodo yang mengikuti demo tersebut berjumlah ratusan orang. Mereka sudah berada di Labuan Bajo sejak Minggu siang kemarin, dan ada yang baru tiba Senin pagi.
Saat melakukan aksi di Balai Taman Nasional Komodo, tidak satupun perwakilan dari Taman Nasional Komodo yang menemui mereka. Dan perwakilan massa Pendemo hanya diterima Pejabat di Pemkab Manggarai Barat untuk melakukan diskusi dan menyampaikan aspirasi.
Rencana kenaikan tarif masuk bagi pengunjung ke Pulau Komodo telah diputuskan pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Pusat dari Rp150.000-Rp200.000 per orang menjadi Rp3,75 juta per orang. Rencananya tarif baru tersebut akan mulai diterapkan pada 1 Agustus mendatang.
Kritisi Monopoli Bisnis Pariwisata TNK
Atas beberapa catatan kritis itu, massa pariwisata NTT itu mendesak pemerintah membatalkan pemberlakuan tiket Rp3,75 juta.
Mereka mendesak pemerintah untuk mencabut semua izin perusahaan baik swasta atau milik negara yang telah mengantongi izin usaha pariwisata di dalam kawasan TNK.
"Bagi kami selain membahayakan konservasi, kehadiran perusahaan-perusahaan ini menciptakan monopoli bisnis pariwisata di kawasan TN Komodo yang meminggirkan warga lokal," kata Rafael.
Rafael melanjutkan forum mendorong pemerintah menghentikan wacana ini dalam mengelola TNK dan mendesak pemerintah mengalokasikan anggaran yang besar untuk mendorong kinerja Balai TNK sebagai penjaga konservasi dan mendorong keterlibatan masyarakat sebagai pelaku aktif konservasi dan wisata komunitas.
Lansir CNNIndonesia, menanggapi demo tolak kenaikan tiket masuk Komodo tersebut, CNNIndonesia.com belum mendapatkan pernyataan resmi baik pemerintah pusat maupun pengelola TNK.
Sebagai informasi, pemerintah akan membatasi jumlah wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi 200 ribu per tahun mulai 1 Agustus 2022. Wisatawan pun wajib melakukan pemesanan tiket secara online.
Menurut hasil Kajian Daya Dukung Daya Tampung Berbasis Ekosistem di Taman Nasional Komodo (TNK) yang telah dilakukan tim ahli, jumlah wisatawan ideal yaitu 219 ribu orang per tahun. Jumlah maksimal pengunjung sebanyak 292 ribu orang per tahun.
"Pembatasan jumlah pengunjung kurang lebih 200 ribu per tahun dengan sistem manajemen kunjungan yang terintegrasi berbasis reservasi online akan mulai diberlakukan pada 1 Agustus 2022," ujar Koordinator Pelaksana Program Penguatan Fungsi TNK Carolina Noge di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Senin (27/6).
Carolina mengatakan harga tiket masuk saat ini ditetapkan sebesar Rp3,75 juta per orang per tahun. Sedangkan berdasarkan hitungan dan rekomendasi hasil kajian, biaya konservasi sebagai kompensasi dari setiap adanya kunjungan berkisar antara Rp2.943.730 hingga Rp5.887.459.
"Maka biaya konservasi, kita masih menghitung komponennya dan akan kami umumkan juga. Tapi biaya yang akan diberlakukan sebesar Rp3.750.000 per orang per tahun, akan dilakukan secara kolektif untuk maksimal kurang lebih empat orang dalam satu biaya konservasi tersebut," jelas Carolina.
(berbagai sumber/tim.warnantt/qf)