WARNANTT -- JAKARTA, Persiapan distribusi tepat sasaran BBM subsidi terus dilakukan Pertamina. Kali ini BUMN migas itu memperluas identifikasi kendaraan yang mengisi bahan bakar di SPBU. Enam lokasi baru tersebut berada di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus).
Area Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Deden Mochammad Idhani menjelaskan bahwa perluasan itu dilakukan karena antusiasme masyarakat dalam mendaftarkan mobil ke ekosistem yang disediakan sangat tinggi. “Dari 13 kota yang kami tentukan, sudah ada 79 ribu data kendaraan yang kami peroleh melalui situs kami,” ujarnya Rabu (13/7).
Dalam tahap kedua yang dimulai Senin (11/7) tersebut, terdapat 37 titik baru yang diperbolehkan melakukan pendaftaran. Dari keputusan itu, wilayah Jatimbalinus kebagian enam lokasi. Terdiri atas tiga titik di Provinsi Jawa Timur. Yakni, Kota Malang, Kota Mojokerto, dan Kota Madiun. Dan, masing-masing satu daerah di Bali, NTB, dan NTT.
Dia menyatakan, penggunaan ekosistem MyPertamina sebenarnya sudah sesuai dengan Peraturan BPH Migas 06/2013. Aturan tersebut menegaskan bahwa sistem teknologi informasi bisa diterapkan dalam penyaluran BBM.
“Kami sudah menyiapkan beberapa platform bagi masyarakat yang ingin mendaftar. Baik melalui aplikasi kami, link situs resmi, maupun SPBU yang sudah kami tunjuk,” ungkapnya.
Section Head Communication & Relation Patra Niaga Jatimbalinus Arya Yusa Dwicandra menegaskan, masyarakat tidak boleh panik mengenai isu pendaftaran MyPertamina. Jika terjadi panic buying, justru banyak pihak yang bakal mengalami kesulitan akibat kendala dalam logistik.
Penyaluran BBM tipe bensin di wilayah Jatimbalinus mencapai 17.500 kiloliter (kl) per hari. Distribusi BBM jenis solar tercatat 7.713 kl per hari. Sebanyak 80–90 persen penyaluran tersebut merupakan BBM subsidi.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Jawa Timur (Aptrindo Jatim) Sundoro menuturkan, sudah seharusnya BBM subsidi tersalurkan ke kendaraan yang tepat. Karena itu, dia tidak mempermasalahkan kalau sistem tersebut akhirnya diratakan di semua wilayah.
“Kalau nanti akhirnya diperluas ke angkutan barang, mungkin sedikit merumitkan proses kami. Tapi, kebijakan seperti itu masih bisa kami terima,” katanya.
Namun, dia menegaskan bahwa masalah subsidi sebenarnya berada di peringkat kedua pertimbangan pengusaha truk. Prioritas utama adalah pemerintah bisa menepati kuota BBM bagi truk angkutan barang sesuai dengan kebijakan.
“Seperti yang sudah kami tegaskan berkali-kali. Kami senang menerapkan kebijakan apa pun itu, termasuk kenaikan harga, selama tidak ada kelangkaan,” tegasnya.
DAFTAR DAERAH UJI COBA BBM SUBSIDI
Kabupaten Badung, Bali
Kota Madiun, Jatim
Kota Malang, Jatim
Kota Mojokerto, Jatim
Kota Mataram, NTB
Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT
(berbagai sumber/tim.warnantt/qf)