WARNANTT -- JAKARTA, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kabupaten Alor bakal rampung bulan Agustus 2022.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan tersebut merupakan bentuk dari penanganan permukiman yang terdampak bencana Badai Siklon Tropis Seroja dan banjir bandang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurutnya, rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah terdampak bencana di NTT dan NTB tidak hanya membangun kembali rumah yang rusak, tetapi sebagai upaya untuk membangun kembali permukiman baru yang tangguh terhadap bencana.
"Pendekatannya adalah build back better, tidak sekadar membangun dengan kerentanan yang sama terhadap bencana, tetapi membangun lebih baik dan lebih aman dari sebelumnya,” kata Menteri Basuki pada keterangan tertulisnya, Senin (19/7/2022).
Pembangunan huntap untuk Provinsi NTT meliputi Kabupaten Lembata 700 unit, Flores Timur (Adonara) 300 unit, Alor 386 unit, Sumba Timur 194 unit, Kota Kupang 173 unit, dan Kabupaten Kupang 169 unit. Sementara untuk NTB tersebar di Kabupaten Dompu 107 unit dan Bima 185 unit.
Penyelesaian pembangunan Huntap Pasca Bencana di Provinsi NTT sebagaimana persetujuan Menteri PUPR, dilaksanakan dengan skema Kontrak Tahun Jamak (MYC) tahun 2021-2022.
Kepala Satuan Tugas Pelaksana Penanggulangan Bencana di Provinsi NTT dan NTB Kementerian PUPR Widiarto mengatakan, khusus di Kabupaten Alor saat ini progres rata-ratanya sudah di atas 90%.
"Di Kabupaten Alor pembangunan Huntap tersebar di lima desa, yakni Desa Nulle sebanyak 52 unit dengan progres 100%, Desa Bunga Bali 61 unit (100%), Desa Tamakh 50 unit (98,49%), Desa Kaleb 170 unit (97,78%), dan Desa Lalafang 53 unit (91,23%)," ucap Widiarto.
Dukungan hunian untuk masing - masing penerima bantuan berupa rumah tipe 36 dengan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) yang dibangun oleh Ditjen Perumahan.
Di kawasan pembangunan huntap juga dilengkapi prasarana pendukung seperti sarana air bersih dan sanitasi (komunal), fasilitas umum dan fasilitas sosial, jalan lingkungan dan drainase, sambungan listrik rumah dan Penerangan Jalan Umum (PJU), dan tempat sampah, yang disiapkan oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya.
(berbagai sumber/tim.warnantt/qf)