WARNANTT -- JAKARTA, Anggota Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menilai wacana relaksasi penggunaan masker masih belum relevan diterapkan dengan situasi pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia saat ini.
Hermawan mengingatkan kampanye dan penggunaan protokol kesehatan Covid-19 pemakaian masker harus tetap dilakukan hingga status pandemi dicabut secara global oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).
"Kalau untuk saat ini Indonesia masih sama sekali belum siap terhadap relaksasi penggunaan masker. Penggunaan masker malah seharusnya menjadi habit kita ke depan," kata Hermawan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (21/4).
Hermawan menyebut, penggunaan masker dalam kehidupan sehari-hari terlepas dari Covid-19 memang menjadi sebuah keharusan, terutama bagi mereka yang sakit. Ia menyebut, kasus penyakit menular seperti Tuberkulosis dan Influenza masih menjadi ancaman di Indonesia dengan jumlah kasus dan kematian yang tinggi.
Hermawan kemudian melanjutkan, dari tiga kampanye protokol kesehatan 3M. Penggunaan masker merupakan hal yang paling mudah dilakukan dan dipantau, dibandingkan dengan dua kampanye lainnya yakni mencuci tangan dan menjaga jarak.
Dengan pemerintah mewacanakan relaksasi pada penggunaan masker. Maka ia khawatir tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan Covid-19 semakin menurun sehingga berpotensi membuat transmisi virus corona kembali masif, terutama apabila ada 'serangan' varian baru Covid-19.
"Mungkin baru akhir tahun nanti kita bisa evaluasi penggunaan masker. Untuk itu, pemerintah dalam waktu dekat jangan bicara soal pelonggaran penggunaan masker ini," kata dia.
Lebih lanjut, Hermawan juga tidak sepakat apabila pemerintah membuka peluang meniadakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia. Ia menyatakan, PPKM harus tetap diberlakukan selama status pandemi masih belum dicabut oleh WHO.
Indonesia menurutnya harus memiliki instrumen kebijakan yang mengatur aktivitas warga di sektor non-kesehatan. PPKM levelling menurutnya merupakan strategi yang wajib dipertahankan dengan segenap relaksasi kebijakannya yang disesuaikan dengan kondisi Covid-19.
"Karena kalau PPKM ditiadakan, Indonesia kehilangan parameter instrumen kebijakan pengendalian Covid-19. Sementara hingga saat ini, risiko Covid-19 di lapangan itu masih tinggi," ujar Hermawan.
Pemerintah sebelumnya mengaku telah menyusun skenario pascapandemi, mulai dari pencabutan PPKM hingga pelonggaran kewajiban penggunaan masker. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo mengatakan beberapa skenario sedang dikaji. Pemerintah juga telah menyiapkan protokol kesehatan pascapandemi.
Kendati demikian, ia menegaskan pemerintah belum membuat keputusan final. Abraham menyebut pemerintah masih mengantisipasi potensi kemunculan varian baru virus Corona.
Selain itu, pemerintah juga masih menghitung sejumlah indikator epidemiologi. Ia menilai, musim mudik Lebaran akan menjadi salah satu momen pemerintah melakukan berbagai kajian untuk skenario pascapandemi.
(berbagai sumber/tim.warnantt/qf)