WARNANTT -- Jakarta, Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah terbuka soal hasil investigasi kasus kematian setelah divaksin AstraZeneca. Apabila terbukti kedua kasus wafat akibat vaksin corona itu, pemerintah harus berani menghentikan vaksin AstraZeneca dan jangan takut rugi.
"Ya harus terbuka. Ini kan untuk kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia. Jangan berpikir rugi berapa kalau harus membatalkan AstraZeneca. Jangan berpikir hitung hitungan lagi," kata Mufida kepada wartawan, Rabu (19/5), dilansir dari Kumparan.
"Keselamatan, kesehatan, nyawa, dan jiwa masyarakat indonesia ini lebih berharga daripada harus membatalkan astrazeca. Kalau nanti temuannya memang ada hubungannya dengan AstraZeneca," imbuh dia.
Mufida mengaku tak mau berprasangka buruk sebelum hasil investigasi kasus kematian Trio Fauqi terungkap. Namun ia dan Komisi IX tetap menyayangkan adanya kasus kematian pasca vaksinasi AstraZenenca tersebut.
Oleh sebab itu, Komisi IX akan membahas lebih lanjut terkait penggunaan vaksin AstraZeneca dengan Kemenkes, BPOM, dan Komnas KIPI pekan depan. Kalau bisa, Komisi IX akan meminta penggunaan vaksin AstraZeneca ditunda dulu seluruhnya hingga kasus Trio Fauqi mendapat kejelasan pasti.
"Ya kita memang sudah merencanakan ada rapat dengan Kemenkes dan semua stakeholders, ya, termasuk Komnas KIPI di pekan depan. Insya Allah kita akan khusus membahas AstraZeneca," jelas politikus PKS itu.
"Dari Komisi IX kita sudah merasa sangat sedih lah dengan kejadian ini, walaupun belum bisa dipastikan karena vaksin AstraZeneca. Tapi dikarenakan adanya kasus meninggal habis vaksin ini kita sangat prihatin. Kita berharap AstraZeneca ini sebetulnya dihold dulu, sampai Komnas KIPI benar tuntas mengumumkan temuannya dan apa hasil investigasinya," lanjutnya.
Mufida pun berharap pemerintah bisa menjadikan kasus AstraZeneca sebagai pelajaran bagi vaksin-vaksin lainnya. Mulai dari efikasi, keamanan, dan mutu, ia meminta ini betul-betul diperhatikan oleh pemerintah.
"Ya lebih berhati-hati dan diskrining lagi lah terkait dengan syarat vaksinnya: mutu, efikasi, dan keamanannya. Serta [memilih] yang dampak KIPInya paling ringan untuk digunakan di Indonesia, supaya tidak menimbulkan keresahan buat masyarakat," tutur dia.
"Ini kan kita berusaha mengajak masyarakat untuk 100 persen bersedia divaksin, yang 170 juta rakyat itu aja kan masih harus kerja keras, banyak yang masih menolak. Ada temuan kayak gini [kematian], kan semakin menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat," tambahnya.
Di samping itu, ia meminta pemerintah juga memperhatikan aspek kehalalan vaksin lainnya. Seperti vaksin Sinopharm yang saat ini digunakan untuk program Gotong Royong, misalnya, belum dipastikan aspek kehalalannya.
"Untuk semua vaksin yang uji klinisnya tidak dilakukan di Indonesia harus lebih hati-hati dalam penggunaannya, dan pemerintah berrtanggung jawab soal keamanan, efikasi, dari vaksin-vaksin ini. Satu lagi halal. Artinya kita berharap semua vaksin yang digunakan itu halal," kata Mufida.
"Nah, kita juga belum tahu nih vaksin lainnya seperti Sinopharm kan mulai digunakan tuh untuk Gotong Royong. Izin EUAnya udah keluar dari BPOM tapi untuk kehalalannya kita belum tahu," pungkas dia.
(kumparan/warnantt/qf)