WARNANTT -- Jakarta, Bank Indonesia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun ini dari 4,3-5,3% menjadi 4,1-5,1%. Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, revisi tersebut dilakukan karena kenaikan konsumsi swasta tidak setinggi yang diperkirakan sebelumnya meski vakinasi terus digencarkan.
"Kami melihat meski terjadi vaksinasi tentu ada pembatasan mobilitas manusia pada kuartal I dan kuartal II ini," ujar Perry dalam Konferensi Pers Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur April 2021 dengan Cakupan Triwulanan, Selasa (20/4), dikutip dari Katadata.
Menurut dia, perbaikan konsumsi swasta yang cenderung terbatas tercermin pada indikator ekspektasi konsumen dan penjualan eceran sampai dengan bulan Maret 2021. Namun, implementasi vaksinasi dan disiplin penerapan protokol Covid-19 tetap diperlukan untuk mendukung percepatan perbaikan permintaan domestik.
Kendati demikian, Perry menjelaskan bahwa perkiraan pertumbuhan ekonomi tersebut masih menunjukan perbaikan ekonomi yang akan terus berlanjut pada kuartalI hingga IV tahun ini. Perbaikan ekonomi domestik terus berlangsung terutama didukung oleh membaiknya kinerja ekspor dan belanja fiskal.
Ia memperkirakan, kinerja ekspor terus membaik, bahkan lebih tinggi dari proyeksi awal tahun. Perkembangan itu terutama didorong oleh komoditas CPO, bijih logam, pulp and waste paper, serta kendaraan bermotor dan besi baja.
Peningkatan ekspor, menurut dia, ditopang oleh kenaikan permintaan dari negara mitra dagang utama, khususnya Tiongkok. "Secara spasial, kinerja ekspor yang membaik terjadi di wilayah Jawa dan Sulawesi-Maluku-Papua," ujarnya.
Badan Pusat Statistik melaporkan, nilai ekspor nonmigas Indonesia sebesar US$ 46,3 miliar pada kuartal I 2021. Dari jumlah tersebut, Tiongkok memiliki pangsa ekspor paling besar, yakni US$ 9,7 miliar atau setara dengan 21% dari keseluruhan.
Indonesia juga mengirim barang nonmigas ke Amerika Serikat sebesar US$ 5,6 miliar, Jepang US$ 3,8 miliar, India US$ 2,9 miliar, dan Malaysia US$ 2,3 miliar. Kemudian, ekspor nonmigas tanah air ke Singapura sebesar US$ 1,9 miliar, Korea Selatan US$ 1,6 miliar, Thailand US$ 1,5 miliar, Taiwan US$ 1,1 miliar, dan Belanda US$ 953 juta.
Di sisi lain, Perry menyebutkan bahwa stimulus fiskal pemerintah dalam bentuk bantuan sosial, belanja barang, dan belanja modal juga terus meningkat lebih tinggi dari perkiraan. Kementerian Keuangan mencatat, belanja modal pemerintah melonjak pada Februari 2021 karena procurement dan akselerasi belanja modal yang awalnya di-refocusing pada 2020 dan masuk ke 2021.
Belanja modal melesat 253% dari Rp 6,5 triliun ditopang oleh realisasi modal jalan, irigasi, dan jaringan oleh Kementerian PUPR dan belanja modal peralatan dan mesin oleh Polri. Disrupsi pandemi Covid-19 tidak menghambat seluruh proyek pemerintah.
Belanja barang tercatat naik 13,5% dari Rp 16 triliun menjadi Rp 18,2 triliun pada Februari lalu karena adanya program vaksinasi. Sementara, belanja bantuan sosial minus 16% dari Rp 31,9 triliun yang disebabkan oleh membaiknya arus kas BPJS Kesehatan, masih adanya proses verifikasi dan validasi pencairan prorgam Kartu Indonesia Pintar kuliah, dan perubahan komponen bantuan program keluarga harapan (PKH).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masyarakat mulai pulih yang ditunjukkan dengan belanja nasional pada April yang tumbuh lebih dari 30% secara tahunan. "Cukup besar, tumbuh 32,4% secara tahunan untuk non seasonally adjusted (musiman)," kata Airlangga di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (19/4), dilansir dari Katadata.
Sementara, belanja nasional untuk faktor musiman naik 13,1% secara tahunan. Dengan demikian, pemerintah mengklaim ekonomi Indonesia mulai menunjukkan gejala perbaikan usai dihantam Covid-19.