WARNANTT -- WORLD NEWS, R.M.R Lenora berdiri dalam antrean mengular di luar markas Departemen Imigrasi dan Emigrasi Sri Lanka selama dua hari minggu lalu.
Dia berharap mendapatkan paspor dan, dengan itu, berkesempatan untuk meninggalkan negara yang kacau akibat krisis ekonomi.
Lenora, seorang perempuan pekerja garmen berusia 33 tahun itu, memutuskan untuk melamar pekerjaan sebagai pembantu di Kuwait setelah suaminya diberhentikan dari sebuah restoran kecil tempat dia bekerja sebagai juru masak.
"Suami saya kehilangan pekerjaannya karena tidak ada gas untuk memasak dan biaya makanan yang meroket. Sangat sulit untuk mencari pekerjaan dan gajinya sangat rendah," kata Lenora, yang mengatakan bahwa dia menghasilkan sekitar 2.500 rupee Sri Lanka (Rp100.000) per hari.
"Dengan dua anak itu tidak mungkin," katanya.
Akhirnya minggu lalu, dengan membawa baju ganti dan payung untuk menahan terik matahari, wanita mungil itu naik kereta api dari kota Nuwara Eliya, di perbukitan tengah Sri Lanka, dan melakukan perjalanan sejauh 170 km ke ibu kota Kolombo untuk menyerahkan surat-suratnya untuk paspor pertamanya.
Dalam antrean, Lenora bergabung dengan buruh, pemilik toko, petani, pegawai negeri dan ibu rumah tangga, beberapa di antaranya bahkan sudah berkemah semalaman, semuanya ingin melarikan diri dari krisis keuangan terburuk di Sri Lanka dalam tujuh dekade.
Dalam lima bulan pertama pada 2022, Sri Lanka telah mengeluarkan 288.645 paspor, jauh melebihi jumlah 91.331 pada periode yang sama tahun lalu, menurut data pemerintah.
Negara kepulauan berpenduduk 22 juta orang itu kekurangan makanan, gas untuk memasak, bahan bakar, dan obat-obatan, setelah salah urus ekonomi dan pandemi COVID-19 menghapus cadangan devisa.
Depresiasi mata uang, inflasi lebih dari 33 persen, dan kekhawatiran ketidakpastian politik dan ekonomi yang berkepanjangan mendorong banyak orang untuk bermigrasi.
Pemerintah ingin mendorong lebih banyak orang yang berharap bekerja di luar negeri untuk meningkatkan pengiriman uang, yang telah berkurang setengahnya dalam beberapa bulan terakhir, menurut data bank sentral.
Mereka Marah
Di dalam ruang Departemen Imigrasi dan Emigrasi, di mana orang-orang menunggu berjam-jam untuk mengambil foto dan sidik jari mereka, seorang pejabat senior mengatakan 160 anggota staf kelelahan untuk memenuhi permintaan paspor.
Departemen tersebut telah memperketat keamanan, memperpanjang jam kerja, dan melipatgandakan jumlah paspor yang dikeluarkan, tetapi setidaknya 3.000 orang menyerahkan formulir setiap hari, kata H.P. Chandralal, yang mengawasi otorisasi sebagian besar aplikasi.
Sistem aplikasi daring sempat macet selama berbulan-bulan dan banyak pelamar baru tidak bisa memenuhi syarat-syarat yang diperlukan.
“Sangat sulit berurusan dengan masyarakat karena mereka frustrasi dan tidak mengerti bahwa sistem tidak dilengkapi untuk menangani permintaan semacam ini,” kata Chandralal.
"Jadi mereka marah dan menyalahkan kami, tetapi tidak ada yang bisa kami lakukan."
Keinginan banyak orang untuk pergi diperparah baru-baru ini dengan peringatan dari Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe bahwa krisis pangan hanya beberapa bulan lagi.
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan Sri Lanka berisiko mengalami darurat kemanusiaan besar-besaran, dan telah meluncurkan rencana untuk memberikan bantuan sebesar 47,2 juta dolar AS (Rp 695 miliar) kepada 1,7 juta orang yang paling rentan di negara itu.
Dalam upaya untuk memperbaiki krisis, Sri Lanka sedang dalam pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk paket talangan, setelah menangguhkan pembayaran utang luar negeri sekitar 12 miliar dolar AS (Rp 176 triliun) pada bulan April.
Pemerintah memperkirakan akan membutuhkan setidaknya 5 miliar dolar AS (Rp73 triliun) untuk memenuhi bahan impor penting selama sisa tahun ini.
Lenora bertekad untuk melakukan apa yang dia bisa untuk kehidupan yang lebih baik, untuk dia dan anak-anaknya.
"Saya ingin menghabiskan dua tahun di Kuwait kemudian saya yakin saya bisa mendapatkan dan menabung cukup untuk kembali," katanya.
"Saya ingin mendidik anak perempuan saya. Itu yang terpenting."
Indonesia Kirim Bantuan
Indonesia akan mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan dan peralatan medis untuk Sri Lanka yang sedang dilanda krisis ekonomi.
Duta Besar RI untuk Sri Lanka Dewi Gustina Tobing bertemu Menteri Luar negeri Sri Lanka G.L. Peiris untuk menyampaikan informasi tentang bantuan kemanusiaan dari Indonesia itu untuk Sri Lanka.
Pemberian bantuan itu untuk memenuhi permintaan donasi yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan Sri Lanka karena kelangkaan obat-obatan di Sri Lanka akibat krisis ekonomi.
Bantuan kemanusiaan Indonesia menjadi isu utama yang dibahas pada pertemuan antara Dubes Dewi dengan Menlu Sri Lanka di kantor Menlu Sri Lanka pada Rabu (27/4).
Dalam pengumpulan donasi untuk Sri Lanka, Kementerian Kesehatan RI bekerjasama dengan beberapa kementerian terkait serta sembilan perusahaan farmasi Indonesia telah menghimpun total volume donasi sebesar 3,1 ton yang mencakup obat-obatan kanker, suplemen kanker, barang-barang medis onkologi, serta alat-alat kesehatan.
Bantuan itu dikirim dari Jakarta ke Colombo dalam dua kali pengiriman dan akan tiba pada 28 April dan 8 Mei 2022.
"Total nilai bantuan Indonesia sebesar Rp22,5 miliar atau setara 1,6 juta dolar AS, dan ini termasuk dengan benang bedah senilai kurang lebih Rp9 miliar," ungkap Dewi.
Menurut Dewi, bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Sri Lanka sebagai refleksi dari hubungan persahabatan kedua negara yang terjalin sejak lama.
Persahabatan Indonesia dan Sri Lanka semakin menguat sejak Konferensi Asia-Afrika. Kedua negara juga merupakan penggagas Gerakan Non-Blok dan pernah senasib mengalami bencana tsunami pada 2004.
Sebagai salah satu negara besar di Asia dan mengingat persahabatan yang telah terjalin lama dengan Sri Lanka, Indonesia menilai penting bantuan untuk mengatasi kelangkaan obat-obatan dan peralatan medis di Sri Lanka.
Hal itu, kata Dewi, juga menunjukkan kepedulian dan semakin eratnya hubungan kedua negara yang pada 2022 memasuki usia 70 tahun.
Dewi selanjutnya mengemukakan bahwa pemberian bantuan kemanusiaan sekaligus untuk menunjukkan kapasitas dan kemampuan industri farmasi Indonesia.
"Bantuan kemanusiaan yang diberikan Pemerintah Indonesia dilakukan atas kerja sama dengan berbagai pihak di Indonesia, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kantor WHO Jakarta dan perusahaan-perusahaan farmasi dan alat kesehatan Indonesia," jelas Dewi. [Antara]
(berbagai sumber/tim.warnantt/qf)